PASANG SURUT UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA
PROBLEM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
- Authors
-
-
Muhammad FaisolSTAIN Jember
-
- Keywords
- Undang-undang Peradilan Agama, Ekonomi Syariah, Hakim Pengadilan Agama
- Abstract
Eksistensi Pengadilan Agama telah menjadikan umat Islam Indonesia terlayani dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Setelah diberlakukannya UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama membawa perubahan besar penambahan wewenang dalam bidang ekonomi syariah. Hakim Pengadilan Agama, di satu sisi dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Di sisi lain, hakim pengadilan agama selama ini tidak menangani sengketa yang terkait dengan ekonomi syari’ah. Di situlah kemudian muncul problem-problem yang mengitari kompetensi baru peradilan agama. Problem-problem itu menyangkut tumpang tindihnya undang-undang, faktor kepercayaan dan pendapat publik, dan faktor keberadaan Badan Arbitrase.
- References
-
Aripin, Jaenal. 2008. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Kecana.
Fanani, Ahmad Zaenal. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Masa Depan Peradilan Agama, Makalah Tidak diterbitkan.
Harahap, Yahya. 2007. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989, Jakarta: Sinar Grafika.
UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
UU Nomor 5 Tahun 2004 tetang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1958 tentang Mahkamah Agung.
UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1958 tentang Mahkamah Agung.
- Downloads
- Published
- 2022-03-25
- Issue
- Vol. 15 No. 2 (2012)
- Section
- Articles
- License
-

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Authors retain copyright in their published works and grant Al’Adalah: Journal of Islamic Studies the right of first publication.
Articles published under the journal's current licensing policy are distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). This license permits readers to share and adapt the licensed material for noncommercial purposes, provided that appropriate credit is given, the original publication is acknowledged, a link to the license is provided, and any changes are indicated.
The license does not authorize commercial reuse without additional permission from the relevant rights holder, except where applicable copyright exceptions or limitations permit such use. Third-party materials may be subject to separate copyright restrictions.
Full license terms: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Licensing arrangements for previously published articles remain subject to the terms applicable to those articles.

